OESMAN SAPTA KANDIDAT GUBERNUR KALBAR TERKAYA

Pontianak, 10/10 (ANTARA) - Pengusaha Oesman Sapta Odang (OSO) menjadi kandidat calon Gubernur Kalimantan Barat periode 2008-2013 yang memiliki harta kekayaan terbanyak dibanding calon lain dengan nilai Rp185,608 miliar dan 182.484 dolar AS.

Berdasarkan pengumuman harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar di Pontianak, Rabu, kekayaan OSO meningkat lebih dari 2,5 kali dibanding lima tahun lalu yang nilainya Rp54,044 miliar dan 122.484 dolar AS.

Sementara calon gubernur incumbent yang juga mantan Direktur Utama Lativi Media Karya, Usman Ja'far, harta kekayaannya per 5 September 2007 menurun dibanding tahun lalu dari Rp25,384 miliar menjadi Rp25,189 miliar.

Penurunan tersebut karena berkurangnya nilai harta bergerak dan harta bergerak lainnya serta giro dan setara kas lainnya kandidat yang diusung Koalisi Harmoni, gabungan delapan partai politik itu.

Anggota Komisi III DPR RI, M Akil Mochtar, pada Desember 2006, harta kekayaannya tercatat sebanyak Rp8,408 miliar dan 194.257 dolar AS, meningkat hampir dua kali lipat dibanding 2002 senilai Rp3,463 miliar dan 4.514 dolar AS.

Kandidat dari PDI Perjuangan, Cornelis, harta kekayaannya paling sedikit dibanding calon lain yakni Rp873,237 juta.

Sedangkan untuk calon wakil gubernur, pasangan Akil Mochtar, Anselmus Robertus (AR) Mecer memiliki harta kekayaan terbanyak yakni Rp3,316 miliar. Figur incumbent yang berpasangan dengan Usman Ja'far, Laurentius Herman (LH) Kadir, tercatat mempunyai harta kekayaan senilai Rp2,314 miliar.

Calon wakil gubernur paling muda, Christiandy Sanjaya, yang berpasangan dengan Cornelis, harta kekayaannya Rp746,586 juta. Berbanding terbalik dengan pasangannya, OSO, calon wakil gubernur Ignatius Lyong sebagai kandidat dengan harta kekayaan paling sedikit yakni Rp753,938 juta.

LH Kadir mengatakan, harta kekayaan yang diperoleh terutama berasal dari harta tidak bergerak seperti tanah yang nilainya terus mengalami peningkatan setiap tahun. Selain itu, juga hasil kerja kerasnya sebagai pegawai negeri sipil dan wakil gubernur dengan total waktu 44 tahun masa kerja.

Ketua KPU Kalbar, Aida Mochtar menambahkan, data yang disampaikan itu merupakan hasil verifikasi dari KPK. "Kejujuran dari masing-masing figur dan hasil verifikasi KPK sehingga diperoleh nilai kekayaan mereka," katanya.

KPU, lanjut Aida, sesuai UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, wajib mengumumkan harta kekayaan dari setiap figur yang akan bertarung dalam pemilu kepala daerah sesuai tingkatan kerja. (T011/